Tanah Longsor Bencana Paling Mematikan Tahun 2014

Tanah longsor membunuh ratusan jiwa. Sepanjang tahun 2014, sejumlah 338 orang meninggal akibat tanah longsor.

"Tanah longsor menjadi bencana paling mematikan tahun 2014," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tahun 2014, ada 385 kejadian tanah longsor. Selain ratusan korban meninggal, ratusan rumah juga rusak dan belasan 13.262 orang harus mengungsi.

Sutopo menyatakan, tren bencana tanah longsor terus meningkat sejak tahun 2005 hingga 2014. Jumlah korban meninggal dan kerugian akibat bencana itu juga tinggi.

Tahun 2005, ada 50 kejadian tanah longsor dengan jumlah korban meninggal 212 orang. Sementara, sejumlah 3.530 orang mengungsi.

Kejadian longsor terbanyak dalam satu dekade terakhir adalah tahun 2010. Ada 400 kejadian longsor dengan 266 korban meninggal dan 4.239 korban yang harus mengungsi.

Salah satu longsor yang memakan korban banyak adalah yang terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Jumat (12 Desember 2014) lalu. Hingga Senin  hari ini, pukul 13.00 WIB, dikonfirmasi sejumlah 51 orang tewas.

Kejadian longsor besar lain adalah di Dusun Gunungraja, Desa Sijeruk, Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah pada 4 Januari 2006. Sejumlah 76 orang tewas.

Di Karanganyar, Jawa Tengah, tanah longsor pernah terjadi pada 26 Desember 2007. Sebanyak 62 orang tewas dan kerugiannya mencapai 137 miliar.

Longsor besar juga pernah terjadi di Ciwideuy pada 22 Februari 2010, menewaskan 33 korban jiwa. Di Cililin, Bandung, longsor terjadi 25 Maret 2013 dengan 14 orang tewas.

 

Sutopo mengatakan, "kejadian longsor banyak terjadi pada bulan Januari dan Februari, terus mengikuti puncak musim hujan."

Menurut Sutopo, wilayah rawan longsor tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu antara lain sepanjang bukit barisan Sumatera, selatan Jawa, dan sulawesi bagian tengah.

Jumlah warga Indonesia yang terpapar langsung bahaya longsor sejumlah 40,9 juta jiwa, seperenam penduduk Tanah Air.

Di antara sejumlah warga itu, terdapat 4,28 juta jiwa balita, 323.000 jiwa orang berkebutuhan khusus dan 3,2 juta jiwa lansia yang lebih rentan bencana.

Survei BNPB menunjukkan, kapasitas untuk menyelamatkan diri dari bencana longsor masih rendah, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil.

"Seperti di Cililin, wilayahnya sangat sulit dijangkau. Waktu kita kesana, tidak bisa pakai kendaraan roda empat," kata Sutopo dalam konferensi pers Senin (15 Desember 2014).

 

Pakar longsor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Edi Prasetyo Utomo, mengungkapkan, masalah longsor terkait persoalan lingkungan.

Di Banjarnegara dan banyak wilayah Indonesia, area rawan longsor dipakai sebagai sebagai hunian dan lahan pertanian serta minim terasering.

Untuk melepaskan dari bahaya longsor, Edi mengungkapkan, "perlu ada langkah menghutankan kembali. Jangan bertanam tanaman perdu di wilayah rawan longsor."

Selain itu, perlu dibangun sistem peringatan dini longsor di wilayah yang memang berpotensi tinggi.

Menurut BNPB, wilayah berpotensi tinggi longsor tersebar di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

Edi mengungkapkan, "masyarakat sebaiknya minggir dulu dari lokasi bahaya. Hujan masih terus berlangsung sampai Februari. Kita belum tahu karakteristik hujannya."

Sutopo menuturkan, pengembangan sistem peringatan dini harus disertai dengan pendekatan budaya kepada masyarakat. Jika tidak, hasilnya tak memuaskan.

"Masyarakat malah merasa khawatir. Peringatan dini malah dianggap membuat deg-degan saja," jelas Sutopo.

Pemerintah juga mesti serius berinvestasi pada penanganan bencana. Dana kebencanaan saat ini masih minim, hanya 0,02 - 0,03 persen dari APBN. Seharusnya, minimal 1 persem./

"Mitigasi bencana harus dianggap sebagai investasi. Di luar negeri, ada survei bahwa berinvestasi 1 dollar AS bisa menyelamatkan kerugian dari bencana sebesar 7-40 dollar AS," ungkap Sutopo. (Sumber : Kompas.com)

Dalam Satu Tahun 2 Juta Hektar Hutan Dibabat Habis

Kerusakan hutan di Indonesia sudah gawat. Matthew C. Hansen, peneliti kawasan hutan dari University of Maryland, merilis data laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Menurut Matthew, aksi penggundulan hutan yang paling massif terjadi sepanjang 2011 hingga 2012. Selama satu tahun dua juta hektare hutan Indonesia dibabat, Rabu, 14 Mei 2014.

Kajian yang juga dipublikasikan dalam jurnal Science ini menyebutkan bahwa sepanjang 2001-2013 Indonesia telah kehilangan 15,8 juta hektare hutan. Matthew mengungkapkan bahwa situasi yang terjadi Indonesia berbanding terbalik dengan yang terjadi di Brasil. "Brasil mampu menekan laju penggundulan hutan dari 4 juta hektare di tahun 2003 sehingga menjadi di bawah 2 juta hektare pada dua tahun terakhir ini," kata Matthew. Sementara itu, laju penggundulan hutan Indonesia malah cenderung meningkat dari 1 juta hektare pada 2003 menjadi 2 juta hektare di tahun 2012.

Penelitian Matthew berbeda dengan kajian yang dilakukan Kementerian Kehutanan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Bambang Soepijanto menyatakan laju deforestasi hutan Indonesia hanya 450 ribu hektare per tahunnya. "Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah yang sangat tinggi laju penggundulan hutannya. Masing-masing di atas 100 ribu hektare per tahun," ujarnya.

Zenzi Suhadi, Anggota Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sepakat dengan temuan Matthew dan Kementerian Kehutanan soal deforestasi hutan yang sangat tinggi. "Di Riau dan Kalimantan Tengah angkanya sangat tinggi karena izin penerbitan usaha kelapa sawit dan tanaman industri yang tak terkontrol," ujarnya. Selain itu, menurut dia, pelepasan kawasan hutan untuk peruntukan lain juga turut berperan karena menyebabkan masing-masing 1,2 juta dan 3 juta hektare hutan di Kalimantan Tengah dan Riau mengalami penyusutan.

Zenzi juga mengungkapkan laju deforestasi yang tak terkendali ini karena alih fungsi hutan diboncengi pengusaha nakal. "Ada 22 perusahaan di Riau dan 200 perusahaan di Kalimantan Tengah yang beroperasi di dalam kawasan hutan. Ini kan pelanggaran berat," katanya. Walhi juga mendesak Kementerian Kehutanan mengambil sikap tegas terhadap perusahaan perambah hutan ini. (Sumber : Tempo.co)